Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia

Berbicara hukum acara pidana terletak pada acara  pembuktian dimulai dari tingkat penyidikan oleh polisi sampai ke tingkat pengadilan oleh hakim. Pihak-pihak terkait, seperti polisi, jaksa, dan hakim hendaknya menguasai hukum  pembuktian  tersebut. Lebih-lebih bagi seorang penyidik agar bisa memprediksi  seorang tersangka, besar kemungkinan dapat dibuktikan apakah  tersangka melakukan tindak pidana di dalam sidang pengadilan. Begitu pula dalam kasus perdata di mana penggugat  dengan tergugat yang merasa dirugikan haknya, dapat meyakinkan  hakim melalui bukti-bukti yang diajukan, baik berdasarkan akta otentik maupun akta bawah tangan. Demikian pula penulis menyusun buku ini agar memudahkan bagi pihak-pihak terkait seperti disebutkan di atas. Oleh karena itu, dalam menguraikan suatu masalah pembuktian, baik dalam delik umum maupun delik  korupsi  seperti yang tercantum dalam UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, penulis mencoba tidak memakai kalimat-kalimat yang  panjang dan hanya mengemukakan pokok-pokok yang patut dicerna dan dipahami oleh masyarakat ataupun praktisi untuk mencari  kebenaran materiil.