Alternatif Penyelesaian Sengketa Medik

Dalam Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 29 dinyatakan secara jelas bahwa dugaan kelalaian yang dilakukan oleh praktisi kesehatan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Mediasi di sini diartikan sebagai penyelesaian sengketa melalui jalur non-ligitasi/pengadilan. Hal ini ditempuh dengan pertimbangan banyaknya kekurangan pada sistem peradilan, antara lain waktu persidangan yang berlarut-larut, biaya yang mahal, dan adanya pihak yang kalah dan menang, sehingga hubungan para pihak terputus. Hal tersebut potensial memicu suatu konflik yang baru.