Tanggung jawab hukum direktur rumah sakit daerah sebagai badan layanan umum daerah yang belum remunerasi

Remunerasi yang didalamnya ada imbalan jasa layanan menjadi satu fenomena yang sering menjadi konflik internal dalam rumah sakit, baik dari sisi besarannya yang dianggap tidak patut, juga dari sisi realisasi masa pembayarannya sering terjadi keterlambatan. Amanat imbalan jasa ini menjadi semakin penting diperbincangkan sejalan dengan perubahan pemberlakuan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan perubahan sistem pembayaran melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kes), yang dulunya dari metode fee for service berubah dengan sistem paket/ borongan, dikenal dengan INA-Casemix Based Groups (INA-CBG