Tanggung jawab direktur klinik utama rawat inap dalam pelayanan medik

Berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik merupakan landasan hukum beroperasinya klinik di Indonesia. Permenkes tersebut belum mengatur secara rigid tata kelola yang baik, sehingga masih dibutuhkan aturan teknis dalam pelaksanaan. Salah satu permasalahan tersebut terkait bagaimana tanggungjawab hukum direktur klinik tsb. Buku ini membahas realitas permasalah tata kelola klinik dan konsep dasar utama rawat inap dalam pelayanan medik. Dilanjutkan pembahasan tentang kewenangan direktur, clinical by law, struktur organisasi klinik, dan hubungan hukum direktur dengan klinik utama rawat inap. Kemudian ditutup dengan tanggung jawab hukum dari aspek pidana, perdata dan administrasi.