Optimalisasi fungsi dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan otonomi daerah

Praktek ketatanegaraan di Indonesia yang cenderung Sentralistik dan Otoritarian pada masa rezim Orde Baru kerap memposisikan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Lembaga Negara lainnya berada di bawah kendali kekuasaan yang terpusat. Praktek ketatanegaraan semacam inipada dasarnya bertolak belakang dengan amanat UUD 1945 (sebelum di amandemen) yang menyebutkan bahwa kedudukan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) lebih kuat dari pada Presiden. Tetapi faktanya yang terjadi justru sebaliknya, selama lebih dari 30 tahun praktek penyelenggaraan Pemerintahan Orde Baru. DPR (Dewan Per-wakilan Rakyat) hanya menjadi lembaga tukang stempel (Rubber Stamps) (Tangkilisan, 2005 : 29), dengan demikan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) tidak menjalankan fungsi kontrolnya dalam rangka Check and Balances terhadap pemerintah.