Masalah suap sebagai tindak pidana korupsi

Dengan diundangkannya UU No. II Tahun 1980 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, lengkaplah sudah ketentuan perundangan yang mengatur tentang tindak pidana Suap. Namun kelengkapan aturan perundangan tersebut jarang yang dapat menyaring semua perbuatan suap yang terjadi, khususnya dalam olah raga sepak bola. Dari hasil penelitian dan wawancara yang diadakan, ternyata pendapat di atas adalah tepat. Yang menjadi masalah adalah ketidakmampuan aparat hukum untuk mengatasinya. Dengan demikian penulis mencoba memberi saran mengenai cara penanggulangan masalah suap tersebut sebagai Tindak Pidana Korupsi Suap. Saran tersebut adalah berupa anjuran agar penanggulangan masalah suap dalam semua bidang termasuk suap di bidang olahraga sepak bola dilakukan secara terpadu antara PSSI dan instansi-instansi lembaga-lembaga pemerintahan dan swasta yang lain dengan kepolisian dan kejaksaan dan kalau perlu dengan KPK.