Pergolakan Pemikiran Reformasi Birokrasi

Badai reformasi yang terjadi tahun 1998 membawa perubahan yang signifikan terutama di bidang politik dan birokrasi. Reformasi politik membawa jargon keterbukaan dan kedaulatan rakyat yang ditandai dengan proses pemilihan kepemimpinan dan wakil rakyat berganti dari sistem perwakilan menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Birokrasi pemerintahan yang selama ini terpusat menjadi otonomi daerah. Belakangan, muncul sistem otonomi desa yang biasa dikenal dengan pemerintahan desa. Di bidang penegakan hukum lahir Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang biasa kita kenal dengan KPK. Kendala utama reformasi di segala bidang adalah masih kuatnya akar kekuatan anti reformasi di bidang politik dan pemerintahan. Runtuhnya rezim Soeharto tidak diikuti dengan pergantian total kepemimpinan di lini bawahnya. Kaum reformis tidak sepenuhnya mengambil alih kepemimpinan institusi politik dan birokrasi. Tidak butuh waktu lama bagi kekuatan anti reformasi untuk mengonsolidasikan dirinya dan mengimbangi kekuatan kaum reformis. Akibatnya, terjadi tarik-menarik kepentingan dalam menjalankan agenda reformasi. Sistem dan regulasi yang dibangun dengan mudah dibelokkan ke arah yang tidak sejalan dengan semangat reformasi. Buku ini hadir sebagai koreksi atas kontradiksi arah reformasi birokrasi dan praktik pelayanan masyarakat. Kritik dan koreksi yang diberikan bersentuhan langsung dengan regulasi dan penerapannya. Dengan analisis yang sangat tajam dan praktis melahirkan solusi-solusi kreatif dan inovatif untuk perbaikan sistem birokrasi dan penerapan regulasi. Dalam beberapa hal terkesan nakal, tetapi apabila dipikirkan secara mendalam justru menjadi solusi alternatif yang sangat efektif dan efisien dalam meluruskan kembali arah reformasi birokrasi yang selama ini hanyut dalam politisasi. Buku ini akan sangat membantu para birokrat yang sekarang mengendalikan roda pemerintahan menuju ke arah yang lebih baik, baik di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa.