Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris Law Enforcement, bahasa belanda rechtshandhaving. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan force sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.78 Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti: rechtstoepassing, rechtshandhaving (Belanda); law enforcement, application (Amerika). Penegakan hukum atau law enforcement adalah upaya untuk menegakkan norma/kaidah dan nilai hukum yang terdapat di belakang norma tersebut.86 Nilai hukum adalah tercapainya kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum yaitu bidang admininstratif, pidana, dan perdata. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrument penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Dengan demikian, penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang.