Sistem Pemerintahan Iran Modern

Iran adalah sebuah negara republik teokratis dan pusat Islam Syi‘ah. Dulu, Iran lebih dikenal dengan nama Persia. Pada abad ke-7, bangsa Arab masuk ke Iran dan memperkenalkan Islam. Pada masa Dinasti Safawi (1502—1736), Islam Iran menjadi Islam Syi‘ah hingga kini. Pada tahun 1979, terjadi Revolusi Islam Iran, di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini (1900— 1989), yang menggulingkan Syah Reza Pahlevi (1919—1980). Sistem republik Islam yang diterapkan di Iran, dewasa ini, berlandaskan konsep Wilayah al-Faqih, yaitu ?kekuasaan tertinggi di tangan seorang ulama yang takwa, adil, mampu memimpin serta disetujui mayoritas umat‘. Pemegang kekuasaan ini disebut Wali al-Faqih atau rahbas (Persia=‘pemimpin‘). Wali al-faqih pertama adalah almarhum Ayatullah Khomeini (1979—1989). Selanjutnya, jabatan ini dijabat oleh Ayatullah Ali Khomeini. Akan tetapi, seorang Wali al-Faqih tidak duduk dalam jajaran dewan eksekutif, melainkan lebih bersifat sebagai pembimbing atau pengontrol. Ayatullah Imam Khomeini merupakan simbol perjuangan bagi masyarakat Iran dalam menumbangkan Syah Iran dan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap negeri Iran. Salah satu pemikirannya dalam politik adalah gagasan Wilayatul Faqih, sebagaimana yang tertuang dalam Konstitusi Iran. Untuk memahami pemikiran politik Khomeini, lebih jauh haruslah melihat struktur Pemerintah Republik Islam Iran (RII)— sebagaimana yang terkandung dalam konstitusi RII—yang boleh diasumsikan merupakan perwujudannya. Asumsi ini didasarkan pada beberapa kenyataan: pertama, selain Ayatullah Khomeini, seluruh ahli yang terlibat dalam penyusunan UUD—apakah ia anggota dewan revolusi, majelis konstituante atau anggota dewan permusyawaratan yang didominasi oleh partai republic Islam—sebagian besar adalah murid-murid dan pengikut-pengikut setia Khomeini; kedua, meskipun tidak semuanya, untuk sebagian besarnya UUD RII, tentu sejalan dengan keyakinan Khomeini sebagai pemimpin tertinggi politik dan spiritual.